Peraturan Walikota Denpasar

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagikan
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jenis Peraturan : Peraturan Walikota Denpasar
Nomor : 1
Judul : Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
T.E.U. Badan : Denpasar. Walikota
Tahun Terbit : 2024
Singkatan Jenis : PERWALI
Tempat Penetapan : Denpasar
Tanggal Penetapan : Kamis, 1 Februari 2024
Tanggal Pengundangan : Kamis, 1 Februari 2024
Sumber : BD Kota Denpasar 2024 (1): 164 hlm.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
Subjek : PAJAK - RETRIBUSI
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Urusan Pemerintahan : Otonomi Daerah
Penandatangan : I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA
Pemrakarsa : Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Catatan Status
  1. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Pelaporan Bphtb Secara Online
  2. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah Dan / Atau Bangunan
  3. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan
  4. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  5. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
  6. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Denpasar
  7. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Dan/ Atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Denpasar
  8. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
  9. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir
  10. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Parkir Secara Online
  11. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir Secara Online
  12. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Penetapan Pajak Parkir
  13. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan
  14. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  15. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  16. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
  17. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
  18. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
  19. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel di Kota Denpasar
  20. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Waris dan/atau Hibah Wasiat
Dokumen
Tanggapan
  • 0 tanggapan

Belum ada tanggapan.

ABHIPRAYA
JDIH Nasional
JDIH Provinsi Bali
<span class="text-warning">JDIH</span> Kota Denpasar

JDIH Kota Denpasar

JDIH Kota Denpasar hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Kontak Kami

0361-431229
Kantor Walikota Denpasar, Lantai III Jl. Gajah Mada No. 1, Dauh Puri Kangin, Denpasar, Denpasar Barat, Bali
hukumdps@gmail.com
https://jdih.denpasarkota.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini
  • Kemarin
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total

Apakah pelayanan dokumentasi di Bagian Hukum Setda. Kota Denpasar dirasa puas?