Tugas Pokok & Fungsi

  • menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  • memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  • menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  • menyusun kajian peraturan perundang – undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
  • mengoordinasikan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan daerah;
  • mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
  • mengoreksi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Keputusan Bersama Walikota, Instruksi Walikota sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah
  • menyusun konsep surat kuasa dengan hak substitusi untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan bantuan hukum didalam dan di luar pengadilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terwujudnya kepastian hukum;
  • melaksanakan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
  • menyusun bahan laporan program utama Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) instansi/lembaga sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan program utama Ranham Kota;
  • membuat dokumentasi dan mempublikasikan produk–produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan sosialisasikepada masyarakat;
  • menerbitkan Lembaran Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan materi Pemasyarakatan Peraturan Daerah;
  • melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagaibahan informasi hukum kepada masyarakat;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  • membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.